Penimbun minyak sayur di Serang di gerebek

Penimbun Minyak Sayur di Kota Serang di Gerebek Polisi

WARTAONEMERAH -

Satreskrim Polresta Serang Kota,mengungkap kasus tindak pidana pelaku usaha pangan. Yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal atau pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok. Dan barang penting dalam jumlah dengan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga atau Hambatan Lalu Lintas Perdagangan Barang.

Satreskrim Polresta Serang Kota, melaksanakan  Press Release yang dipimpin oleh Kapolresta Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea, S.I.K, M.H Beserta Kapolsek Walantaka IPTU Pujiyanto, S.H, M.H dan Kanit Pidum Polresta Serang Kota IPDA Evander Parulian, S.TrK.dalam mengungkap 9.600 liter minyak goreng yang diduga ditimbun oleh pasangan suami istri (pasutri) di Perum BSD,Walantaka,Kota Serang,Banten,Selasa (22/02/22) Pukul 21.50 WIB.

Kapolresta Serang Kota,AKBP Maruli Ahiles Hutapea,mengatakan, penggerebekan yang dilakukan ini menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku usaha yang menimbun minyak goreng.

Seperti diketahui,barang kebutuhan pokok tersebut saat ini tengah langka dan terjadi ketidakstabilan harga di masyarakat.

" Dari laporan warga tersebut kami lakukan penyelidikan dan kami berhasil amankan sebanyak 9.600 sachet atau botol minyak goreng dari berbagai merek dengan ukuran 1 liter di Tempat Kejadian Perkara (TKP)." Ucapnya.

Berdasarkan penyelidikan di lokasi tempat penimbunan minyak goreng tersebut milik dua orang terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri berinisial AH (44) dan RS (31).

Sehari-hari pekerjaan pasutri tersebut yakni pedagang kecil dan keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus tersebut.

" Penangkapan berdasarkan pelaku menimbun dari batas yang diizinkan,melihat jumlah yang sangat banyak,saya menduga terduga pelaku telah menimbun lebih dari satu pekan." Terangnya.

Pemeriksaan sementara diduga pelaku mendapatkan minyak goreng dengan membeli secara mencicil,namun pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut.

Jika terbukti melakukan penimbunan, para pelaku dapat dijerat Pasal 133 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau Pasal 107 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Adapun ancaman hukumannya yakni maksimal 7 tahun penjara atau denda Rp 150 miliar."

Penulis:

Baca Juga