Mulyanto Minta Pemerintah Tunda Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menunda kebijakan pemindahan Ibu Kota Baru Negara
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menunda kebijakan pemindahan Ibu Kota Baru Negara

WARTAONEMERAH - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menunda kebijakan pemindahan Ibu Kota Baru Negara (IKN) sebelum ada hasil kajian objektif tentang potensi bencana geologi di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Mulyanto minta Pemerintah mencermati pandangan berbagai ahli geologi baik dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), UGM maupun dari Badan Geologi, Kementerian ESDM mengenai potensi bencana geologi di wilayah IKN baru itu.

"Pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi tersebut. Soal pemindahan IKN baru ini jangan dilakukan secara grasa-grusu apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana varian Omicron tengah mendaki puncak," kata Mulyanto di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022.

Mulyanto menambahkan potensi bencana geologi ini harus dikaji secara cermat dan detil kemudian disusun rencana mitigasinya. Tidak boleh serampangan. Sebab ini terkait dengan keselamatan penduduk dan juga kondisi keamanan IKN baru dalam jangka panjang.

"Jangan terburu-buru, apalagi sampai mengambil dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang didedikasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Perlu studi yang mendalam untuk dapat memetakan kondisi bawah tanah wilayah IKN baru ini," katanya.

Mulyanto setuju saran para ahli agar Pemerintah menyusun peta detail geologi teknik di wilayah IKN tersebut, sehingga dapat diketahui secara persis daerah-daerah mana yang rawan bencana untuk kemudian dilakukan mitigasi spesifik.

Langkah ini penting agar memberi rasa aman bagi masyarakat. Tidak โ€œgelapโ€ secara geologi dan penuh resiko bencana.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Angga
Editor: Ahyar
Sumber: Akuratnews.com

Baca Juga